SELAMAT DATANG DI PRABU MEDIA
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Kehadiran Posko THR di 34 Provinsi, Sebagai Solusi Untuk Penuhi Hak Pekerja

Menaker RI, Ida Fauziyah

Prabumedia, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaannya 2021 sudah ada di 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk membantu penuhi hak pekerja /buruh.

“Sudah semua, 34 Provinsi sudah ada Posko THR-nya”, kata Menaker di lansir dari laman Kemenaker. go.id, pada Senin, (26/4/2021).

Ida mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.

Lebih lanjut, Menaker meminta Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaannya Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan. Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh yang bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang bersifat transparan.

“Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker ( Dinas Ketenagakerjaan) setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Keagamaan, serta memastikan bahwa kesepatakan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perudang-undangangan”, Jelas Ida.

Selain itu, Ia meminta Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar menegakan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaannya Tahun 2921. Penegakan hukum yang dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

“Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksaan THR Keagamaannya Tahun 2021 dan tidak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan”, terangnya.

Ida menambahkan, dalam menyelesaikan kasus pengusaha yang benar-benar tidak mampu membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnakeer Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mendorong pihak pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

“Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangngan, pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota setempat untuk pengenaan sanksi administratif”, tutup Menaker. (AIT/TAR/Damian)

Di Terbitkan Pada 27 April 2021 by Prabu Media

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *