SELAMAT DATANG DI PRABU MEDIA
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Terkuak, HIPPERMAWAN Menduga Pengelolaan APBDes Lorotolus TA 2015 – 2020 Berpotensi Korupsi

Prabumedia, Malaka – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Wanibesak (HIPPERMAWAN), lagi – lagi menilai pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggara (TA) 2015 hingga 2020 terkuak berpotensi Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN).

Dugaan ini dibarometerkan dengan ketidaktransparan Pemerintah Desa (Pemdes) Lorotolus, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka (NTT) dalam lanjutan audiens jilid dua yang dieksekusikan di Aula Kantor Lorotolus, pada Kamis, (13/05/2021) tepat pukul 11 : 00 WITA.

Pengelolaan DD TA 2015 hingga 2020 berduplikasi mubazir dan mangkrak dalam pembangunan fisik yang terpandang oleh masyarakat Desa Lorotolus. Demikian pertanyaan yang diuraikan oleh Antonius Bria Seran yang merupakan salah senior yang proaktif dalam mengontrol pembangun Desa.

“Alokasi Anggaran 2020 dalam pembangunan bak penampungan air minum yang dibangunkan oleh Pemdes Lorotolus diduga ada sunat anggaran, faktanya ada pembangunan yang kokoh namun belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau terkesan mangkrak. Dimana anggaran dalam pembangunan itu”, tanya Anton kepada BPD yang merupakan sebagai fungsi kontrol dalam pembangunan Desa.

Kemudian, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kontarius Nahak, menjawab bahwa, adanya ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran DD yang berhakekat pada regulasi yang mengikat.

“Kami tidak bisa transparan dengan penggunaan anggaran tersebut, karena masih ada aturan yang mengikat”, jawab santai Ketua BPD kepada HIPPERMAWAN.

Selain itu, Anton lanjut bertanya kepada BPD bahwa, lalu sejauh mana fungsi pengontrolan oleh BPD ini dengan mangkraknya pembangunan di Desa Lorotolus tersebut.

“BPD jangan berdalil pada regulasi. Namun, coba beragumen pada substansi yang krusial bagi masyarakat”, lanjut tanya Anton.

Lanjut jawab Ketua BPD tetap berkomitmen pada regulasi atau aturan yang mengikat dalam struktur fungsi pengontrolan.

“Kami ada aturan yang mengikat. Jadi, yang merasa tidak puas dengan pengelolaan anggaran tersebut silakan melaporkan pada pihak inspektorat”, jawab lanjut Ketua BPD.

Terpantau media ini, kegiatan audiensi ini masih berlanjut dan belum menemukan solusi yang solutif.

Diketahui, yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan audiensi ini diantaranya pihak Pemdes Lorotolus (Pj Desa, Sekdes, Bendahara, jajaran Kadus dan BPD), Tokoh Masyarakat dan HIPPERMAWAN.

Di Terbitkan Pada 13 Mei 2021 by Prabu Media

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *