SELAMAT DATANG DI PRABU MEDIA
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Gegara Pembabatan Liar Hutan Adat Wemean Halibasar, Masyarakat Adat Datangi Bupati Malaka

Prabumedia, Malaka – Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang merupakan kolaborasi dari Loro Wewiku Tafatik Makbukar Hain Besikama Lasaen Lootasi Betaran, mendatangi Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H di rumah jabatan, pada Minggu, (16/05/2021).

Kedatangan Kelompok adat tersebut, dengan dalil, menyampaikan aspirasinya kepada Pimpinan Malaka atas sikap bobrok oleh oknum – oknum yang melakukan pembabatan liar terhadap Hutan Adat Wemean (Hak Ulayat) yang terletak di Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka (NTT), tepatnya jembatan penghubung antara Wewiku dan Malaka Barat.

Pantaun media ini, kedatangan kelompok Adat tersebut disambut Adat pula oleh Bupati Malaka.

Disela canda tawa dalam rembukan, selanjutnya Bupati Malaka membuka ruang kepada kelompok adat untuk menyampaikan substansi dari kedatangan tersebut.

Kemudian, Norbertus Kehi, S.H selaku Pemdamping Kasus ini yang juga merupakan Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Cabang Malaka – Belu, menjabarkan silsilah adat dan sekalipun menguraikan sejarah Hutan Adat Wemean ini.

“Hutan Adat memiliki Badan Hukum atau Instruksi Bupati Kepala Daerah Tinggkat II Belu dengan No. 5/INSTR/B/IX/1978 Tentang PENGAMANAN SUMBER – SUMBER MATA AIR, HUTAN – HUTAN LARANGAN ADAT DAN KAWASAN HUTAN DALAM KABUPATEN DATI II BELU”, jabar Robert Kehi yang juga Mantan Ketua PERMAHI Cab. Kupang ini.

Hutan Adat ini, lanjut Robert, pada Tahun 2004 ada oknum – oknum yang sengaja membabat hutan adat tersebut, dan tindakan oknum – oknum dilaporkan kepada pihak Polres Belu, dan akhirnya oknum – oknum tersebut berujung pada jeruji besi.

“Oknum – oknum yang membabat Hutan Adat ini akhirnya di Putuskan di Pengadilan Negeri Atambua sebagai sikap tindakan pidana dengan Nomor Putusan, NOMOR : 67/Pid. B/2004/PN.Atb”, jelas lagi Obet sapaan akrabnya.

Setelah diuraikan oleh Robert Kehi, kemudian, Bupati Malaka menjawab bahwa, berdasarkan Hukumnya, Hutan Adat Wemean tersebut memiliki legalitas yang layak untuk dilindungi oleh Pemerintahan Kabupaten Malaka.

“Kalo Dasarnya Hukumnya jelas buat takut oknum – oknum itu. Pulang dan pasang Papan Informasi di Hutan tersebut sesuai hasil Instruksi dan Putusan Pengadilan PN Atambua”, jawab singkat Bupati Malaka.

Diketahui, berdasarkan hasil investigasi media ini, oknum – oknum yang melakukan tindakan perambahan hutan Adat Wemean ini, dengan tujuan untuk menjadikan sebagai ladang tani.

Fr Tan

Di Terbitkan Pada 17 Mei 2021 by Prabu Media

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed