SELAMAT DATANG DI PRABU MEDIA 
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Kajian Kritis Pembekuan SK Teda Oleh Agen Perubahan Malaka

Prabumedia, Malaka – Kajian Kritis PERMMALBAR (Perhimpunan Mahasiswa Malaka Barat) Kota Kupang dan Individu pro Demokrasi atas kondisi sosial Masyarakat dan dampak pembekuan/pemblokiran Teda (Tenaga Kontrak Daerah) oleh Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, SH. MH melalui Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor : BKPSDM, 816//282/V1/2021. Kajian kritis tersebut berlangsung di Sekret PERMMALBAR Kupang Rabu Malam 23/6/2021.

Pantauan media saat kajian diskusi ilmiah, Ketua PERMMALBAR Kupang, Maria Ice menguraikan beberapa persoalan yang terjadi saat ini diantaranya, mengenai kondisi ekonomi Masyarakat setelah banjir bandang di 3 Kecamatan di Kabupaten Malaka yang tergenang banjir bandang meliputi Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman, dan Kecamatan Malaka Tengah, dua bulan lalu Jumat 2/4/2021.

Ice mengatakan bahwa, bencana yang dihadapi ke-3 kecamatan tersebut telah menghambat dan sekaligus merusak apa yang dimilikinya, diantaranya: Rumah, Ternak, Jagung, Padi, Pisang, dan lainnya yang menjadi mata pencaharian dan pendapatan masyarakat yang notabenenya sebagai Petani dan Peternak.

“Dengan adanya kerusakan papan, sandang, dan pangan akibat banjir bandang tersebut akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat, misalnya biaya pendidikan dan lebih khusus biaya pendidikan perguruan tinggi (biaya Regis semester, biaya untuk urusan tugas akhir, dan biaya lainnya), dan kebutuhan pokok makan minum,” ujar Ketua PERMMARBAL Maria Ice.

Lantasnya mengapa, karena ketika akibat banjir bandang tersebut terjadi Orang Tua dari mahasiswa tersebut akan lebih fokus untuk perbaiki kerusakan rumah dan kebutuhan pokok makan minum, sedangkan kebutuhan pendidikan akan dikeduakan dan hal ini akan berpengaruh dengan proses perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Sumber Daya Manusia untuk membangun Kabupaten Malaka ke depan.

“Mengenai Teda dan Tenaga Kerja Buruh lainnya, dalam kajian ilmiah tersebut diatas, telah menemukan bahwa berlimpah ruahnya tenaga kerja produktif daerah Kabupaten Malaka saat ini adalah akibat dari beberapa kebijakan yang tidak mengatur secara detail dan bersifatnya tidak mengikat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan Teda dan buruh lainnya sehingga akibatnya tenaga kerja produktif Kabupaten Malaka berlimpah ruah, ditambah lagi dengan para Sarjana yang hari ini susah untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak ada kepastian kerja,” ujarnya.

“Dalam kajian tersebut telah melihat secara kritis dari UU No 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 6 (b) dimana mengatur soal PPPK kerja dalam waktu tertentu, artinya bisa diberhentikan meskipun tenaga kerjanya masih produktif,” ujarnya.

Ice juga mengatakan bahwa, pasal dalam UU tersebut tidak memiliki kepastian kerja yang tetap sampai tenaga kerjanya

sudah tidak produktif dan tidak melindungi Teda Kabupaten Malaka, dalam artian tidak melindungi tenaga kerja yang dibekukan tersebut oleh Bupati Malaka.

Ice juga mengatakan bahwa, ini akan berdampak pada melimpah ruahnya tenaga kerja produktif dan sarjana di Kabupaten Malaka dan masyarakat lainnya. Ini akan berpengaruh pada kebutuhan pokok makan minum, pendidikan, dan kesehata
n. Konkrit dari dampak UU tersebut dengan adanya pembekuan/pemblokiran Teda Kabupaten Malaka yang hari ini menjadi polemik antara masyarakat secara luas dan gerakan Perhimpunan Penjaga Keadilan Dan Perdamian (PERPENDA).

Padahal pemberhentian Teda yang dibekukan tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan pemberhentian tenaga kontrak daerah (status dan kedudukan PPPK) dengan waktu kerja tertentu berdasarkan penetapan kebutuhan disetiap instansi.

Dalam Kesempatan yang sama Mantan Ketua FORMMAL (Forum Mahasiswa Malaka Bali) Jefri Nahak dalam kajiannya, melihat gerakan PERPENDA Malaka secara kritis dan mengkasi beberapa poit penting yang menjadi refleksi PERPENDA.

Diantaranya, PERPENDA harus melihat akar persoalan Teda secara mengakar yaitu kajian lewat Undang-Undang dan peraturan turunannya mengenai tenaga kontrak yang berbatas waktu, yaitu UU nomor No 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan Bupati Tahun 2020, Karena undang-undang dan peraturan turunan tersebut tidak mengikat dan melindungi tenaga kontrak daerah, apalagi menjadi tenaga kerja tetap (tuntutan PERPEND
A untuk meninjau kembali SK Bupati Malaka).

“Saya mengajukan pertanyaan untuk PERPENDA, apa benar tuntutan PERPENDA sebagai solusi untuk 3.000an Tenaga Kontrak yang dibekukan? Pertanyaan ini diberikan karena keraguan Saya melihat beberapa pernyataan dari aktor-aktor gerakan (orator) PERPENDA “Fukun-fukun tidak produktif, dan lain-lain yang tidak bersifat sebagai solusi untuk 3.000an Teda dan Tenaga Kerja Buruh lainnya,” Ujar Jefri Nahak.

Mantan Ketua Forum Mahasiswa Malaka Bali ( FORMMAL) Jefri Nahak

Jefri Nahak mengatakan bahwa, pembenahan tanggul Malaka dan pemberantasan korupsi di Malaka segera di kerjakan. Alasan hal ini disampaikan karena banjir susulan akan terjadi ketika musim hujan yang akan datang nanti, karena ketika tanggulnya belum diperbaiki maka tidak menutup kemungkinan banjir bandang akan lebih besar dan ini akan menjadi hambatan aktifikas ekonomi Masyarakat Malaka dan lebih khususnya ke-3 Kecamatan yang sementara dilanda banjir dan kerugian uang Rakyat yang di korupsi oleh oknum Pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kajian ilmiah dari Mahasiswa Malaka Kota Kupang dan Mahasiswa Bali tersebut juga telah menemukan beberapa dampak dari pembekuan SK Bupati Malaka berdasarkan UU No. 5/2014, Undang-Undang Omnibus Law dan aturan turunannya (PP tentang pengupahan buruh, pasal 35 dan pasal 36) untuk Teda dan Masyarakat buruh yang ada di Malaka maupun diluar Kabupaten.

Diantaranya, Hasil pembekuan/pemblokiran SK tersebut akan menimbulkan banyaknya tenaga kerja produktif yang bekerja dan akan menjadi buruh kontrak dengan upah murah baik di Malaka maupun di luar kota. misalnya: para Teda yang dibekukan ini akan mencari pekerjaan lain di Kalimantan, Sumatra, Papua, dan wilayah lain termasuk para Sarjana yang nantinya akan kerja dengan berkepanjangan kontrak (tidak pasti ketetapan status kerja).

Hal ini terjadi karena status kerja dalam UU Omnibus Law, kerja berdasarkan satuan waktu kerja dan kontrak diperpanjang menjadi 5 Tahun (peraturan pemerintah turunan tentang pengupahan pasal 35 dan 36). Padahal dalam UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan hanya 3 Tahun kontrak, itupun masih lama.

Ketika menjadi tenaga kerja buruh (buruh migran) maka kepastian kerja tetap dan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup akan menjadi mimpi belaka. Sehingga dari hasil kajian tersebut di atas telah membuat satu pernyataan sikap dan tuntutan sebagai solusi untuk mengatasi persoalan Teda dan Tenaga Kerja Buruh lainnya.

Adapun isi tuntutannya:

  1. Mendesak Pemda Malaka untuk segerah mengatasi masyarakat yang terkenah banjir bandang Malaka dari ke-tiga Kecamatan.
  2. Segerah menangani perbaikan Tanggul Benenai.
  3. Harus segerah memperhatikan kembali nasib ‘Teda’ yang dibekukan sesuai dengan syarat-syarat peraturannya.
  4. Mendesak Pemerintah Pusat untuk merevisi pasal-pasal UU Omnibus Law dan peraturan Pemerintah turunannya yang tidak berpihak pada buruh.
  5. Mendesak Pemda Malaka untuk membuat Perbub untuk melindungi Tenaga Kontrak Daerah dan Tenaga Buruh lainnya.
  6. Menolak operasi tambang batu mangan oleh PT. Hera Timor, di Desa Dirma dan Desa Babulu.
  7. Mendesak Pemda Malaka dan pihak berwajib untuk segerah mengusut tuntas kasus korupsi Bawang Merah serta kasus- kasus lainnya yang masih didiamkan begitu saja.

Penulis: AS/ Editor: Lau Kaza

Di Terbitkan Pada 26 Juni 2021 by Prabu Media

data-recalc-dims="1"

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed