SELAMAT DATANG DI PRABU MEDIA
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Alokasi ADD Mangkrak, BPD Adukan Pemdes Bonibais Ke Komisi l DPRD Malaka

Prabumedia, Malaka – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bonibais, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, NTT mengadukan Penjabat Desa Bonibais kepada Komisi I DPRD Malaka atas dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD).

Terpantau media, pengaduan itu di pimpinan langsung oleh wakil ketua BPD Bonibais, Arnoldus Asa bersama anggota BPD Bonibais Simon Sikundus dan Blasius Manek dengan melibatkan beberapa warga desa setempat.

Pengaduan itu di terima oleh ketua komisi I DPRD Malaka, Hendri Melki Simu (Golkar) bersama kedua anggotanya Ronaldo Asury (PDIP) dan Jemianus Koy (Golkar).” selasa, (06/07/2021)

Wakil Ketua BPD Bonibais, Arnoldus Asa mengatakan, Penjabat Kepala Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen diadukan ke DPRD Malaka karena pengelolaan dana desa tidak berjalan sesuai perencanaan dan harapan masyarakat di sana. Tak cuma itu, masyarakat juga melaporkan bahwa sejumlah program dana desa tidak selesai dikerjakan. Anehnya, lanjut wakil ketua BPD, tidak pernah ada temuan dalam pemeriksaan di tahun- tahun kemarin.

Poin pengaduan kami yang kami adukan ke DPRD Malaka hari ini antara lain bumdes sejak 2018 penanggung jawaban tidak jelas dan pengurus tidak bertanggung jawab dan arah jalannya bumdes tidak jelas.” tandas Arnoldus

Anggota BPD, Simon Sikundus dalam rapat bersama komisi I DPRD Malaka itu menuturkan juga beberapa pekerjaan fisik yang menurut penilaian BPD Bonibais tidak masuk akal dan di dugan menelan uang rakyat secara cuma cuma tanpa ada kegunaan yang jelas.

Sambung Sikundus, pekerjaan fisik yang dimaksud antara lain pekerjaan posyandu T/a. 2019. BPD mendugan pelaksanaan itu tidak sesuai porsi. Hal itu manjadi perhatian kami BPD karena penyampaian informasi terkait penggunaan anggaran dalam melaksanakan pekerjaan fisik di Desa sangat tidak jelas dan tidak transparan.

Pekerjaan fisik lainnya yang di anggap bermasalah sesuai hasil pengawasan BPD Bonibais di ungkapkan di antaranya pekerjaan fisik rabat beton di abatbot, dan embung yang di kerjakan pada tahun 2020. Ini juga di nilai tidak jelas dan merugikan masyarakat, sebab BPD menilai pekerjaan di lakukan tidak sesuai standar yang benar.

Blasius Manek menerangkan,
BPD sempat meminta penjelasan terkait hal-hal yang di anggap bermasalah itu kepada Pj. Kepala Desa bersama jajaran. Salah satunya pekerjaan fisik posyandu dengan total anggaran 91 juta namum Pemdes mengumumkan di papan informasi proyek hanya dengan nilai anggaran 61 juta.

Iya kami sebagai BPD melakukan pengawasan dan meminta penjelasan tetapi Konyolnya jawaban Pemdes bahwa itu hanya salah tulis.” terang Blasius.

Dari hasil pengawasan kami sebagai BPD yang mewakili masyarakat Desa Bonibais secara seksama kami menilai ada kejangkalan yang perlu di luruskan. Atas dasar itu hari ini kami datang mengadu di Komisi I DPRD Malaka dengan harapan bisa ada kerja sama untuk mengungkap dugaan korupsi di Desa Kami.” tutup Blasisu.

Ketua Komisi I DPRD Malaka, Hendri Melki Simu (Ahingku), mengapresiasi keberanian BPD Bonibais bersama masyarakat yang dengan berani melaporkan dugaan penyalahgunaan uang rakyat di desa.

Kami sangat senang karena akhir – akhir ini masyarakat sudah mulai berani untuk kawal jalannya roda pemerintahan di desa.” ujar politisi partai berlambang beringin itu

Ahingku menyebutkan, tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Komisi I DPRD Malaka itu nanti akan di rekomendasikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka, yakni Dinas PMD dan Inspektorat untuk di tidaklanjuti sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Anggota Komisi I DPRD Malaka, Ronaldo Asury mempertegas pihaknya akan segera menindak lanjuti laporan masyarakat Desa Bonibais.

Saya apresiasi BPD bersama masyarakat yang sudah datang untuk bersama memberi perhatian terhadapan setiap proses pembagunan di Desa. Laporan ini kami terima dan akan kami rekomendasikan ke dinas terkait untuk di tindak lanjuti.

Kami akan turun kesana untuk memastikan proses pembagunan maupun pelayanan untuk masyarakat di desa dalam waktu dekat.” Janji ADPRD asal wilayah Dapil 3 itu.

Corpsnews/Ximenes

Di Terbitkan Pada 7 Juli 2021 by Prabu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *