SELAMAT DATANG DI PRABU MEDIA 
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Kadis PMD Malaka Bimbang Ambil Keputusan, Warga Siap Surati Bupati

PRABUMEDIA, MALAKA – Masyarakat Desa Kereana siap surati Bupati Malaka terkait dugaan unsur nepotisme yang di lakulan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kereana saat penjarigan dan pemilihan anggota BPD Kereana, kecamatan Botinleobele, Malaka.’

Hasil pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kereana ditolak oleh sebagian warga Desa setempat. Menurut mereka proses pemilihan BPD yang terjaji di duga syarat nepotisme dan tidak trasnparan, pasalnya terbentuknya panitia pemilihan BPD tidak di ketahui masyarakat dan proses pemilihan BPD sepihak di laksanakan oleh Penjabat Kades bersama aparatnya.

Atas persoalan itu Dinas PMD Kabupaten Malaka melakukan pertemuan bersama masyarakat Desa Kereana untuk mengklarifikasi persoalan tersebut,” jumat, (23/07/2021)

Tokoh Masyarakat, Fransskus Nurak menuturkan, dirinya sebagai tokoh masyarakat banyak mendengar animo masyarakat terkait proses pemilihan BPD di Desa Kereana. Sebab sebagian mereka menilai proses pemilihan BPD di Desa Kereana catat prosedur dan harus di lakukan pemilihan ulang.

Dalam situasi seperti ini kami meminta kepada pihak PMD agar mencermati secara matang untuk mendapatkan solusi atas persoalan ini, sebab persoalan ini akan berdampak pada proses pembagunan di Desa,” tambahnya

Hari ini tidak ada solusi yang kami dapatkan. kami tolak menandatagani berita acara klarifikasi dan kami akan surati Bupati sesuai petunjuk Kadis PMD,” tandas Fransiskus

Hal senada di tekan lagi oleh Theodurus Kiik salah seorang pemuda Desa itu. Theodorus meminta kehadiran Dinas PMD dapat menjawab keresahan Masyarakat terhadap keberadaan BPD Kereana.

BACA JUGA:

 

Hal ini menimbulkan kekecewaan sebagian warga Desa karena ada unsur nepotisme dalam proses pemilihan BPD. “ di harapakan PMD dapat meninjau kembali surat keputusan (SK) BPD dan melakukan penjarigan ulang untuk selanjutnya secara profesional, bersikap netral dan melakukan keterbukaan terhadap kegiatan pemilihan BPD,” tegas Theodorus

Camat Botinleobe, Berradus Bria yang adalah penjabat Kades Kereana pada masa itu dinilai mengintervensi proses Pemilihan BPD. Pasalnya proses pemilihan BPD itu hanya di hadiri oleh aparat Desa tertentu tanpa di ketahui masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak saat di temui media ini usai mengikuti pertemuan klarifikasi bersama Masyarakat setempat mengatakan, kehadiran pihaknya untuk mengklarifikasi laporan masyarakat terkait pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menurut masyarakat tidak sesuai mekanisme dan tidak transparan.

Hari ini kita adakan pertemuan Klarifikasi bersama Masyarakat yang mangadu terkait persoalan ini namum tidak mendapatkan solusi. Masyarakat berkehendak lain jadi kita persilahkan mereka untuk tempuh jalur hukum.’ ujar Kadis PMD

Menurut pihaknya proses sudah berjalan sesuai dengan format pemerintahan yang sah menurut undang-undang dan menurut perda. Pihak-pihak yang hendak membatalkan harus sesuai dengan prosedur hukum.

Kadis PMD mengakui pihaknya menerima dokumen hasil pemilihan BPD Kereana dari panitia lengkap sehingga itu menjadi dasar pengajuan kepada Bupati untuk mengeluarkan surat keputusan.

Iya kami lihat semua dokumen lengkap, sehingga kami ajukan kepada Bupati SBS waktu itu untuk di SK’kan dan di lanjutkan dengan proses pelantikan.

Jika masyarakat ingin proses lanjut maka harus dibuatkan surat tertulis kepada bupati Bupati untuk perintahkan inspektorat melakuka pemeriksaan terhadap camat sebagai pejabat dan semua kepala dusun yang terlibat.’ ujarnya

Terkait kewenangan Bupati bisa memutuskan untuk membatalkan suatu keputusan Bupati yang lalu atau tidak, itu saya tidak mengerti.’ tandas Kadis PMD

Kadis PMD mengatakan pihaknya sebagai pelaksana teknis tidak dapat mengambil keputusan untuk membatalkan suatu keputusan yang sah. Menurutnya harus di tempuh melalui proses hukum yang berlaku

Iya kami tidak punya wewenang untuk mengatakan itu benar atau salah. Jika masyarakat ingin tempuh jalur hukum, di silahkan untuk gugat di pengadilan tata usaha negera (PTUN) karena yang bisa memutuskan persoalan seperti ini hanya PTUN bukan kami.” tandas nya

Karena aktivitas BPD selama ini sudah di bebankan kepada keuagan negara jadi masyakat yang mau gugat silahkan tempuh jalur hukum atau jalur mana saja.’ tutup Kadis PMD

Kontributor’@’Ximenes

Di Terbitkan Pada 24 Juli 2021 by Prabu Media

data-recalc-dims="1"

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed