SELAMAT DATANG DI PRABU MEDIA 
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Hakim kesal dengan AHY, ujungnya perlawanan Moeldoko ambyar

PRABUMEDIA,JAKARTA – Kubu Demokrat harus berfikir lebih keras setelah gugatan yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditolak hakim soal aktivitas melawan hukum penyelenggaraan KLB Demokrat kubu Moeldoko.

Penolakan gugatan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disebut sebagai dampak dari perilaku AHY yang tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Keputusan penolakan dibacakan Kamis 12 Agustur 2021oleh Ketua Majelis Hakim H Syaifudin Zuhri.

Majelis hakim disebut menyatakan putusan perkara Nomor 236/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST itu tidak dapat diterima, karena AHY sebagai penggugat beritikad tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi.

“Memutuskan gugatan (AHY) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” ujar Majelis Hakim dalam putusannya dikutip dari keterangan tertulis Demokrat kubu KLB, Jumat (13/8/2021).

Terkait hal itu, Juru Bicara Demokrat kubu KLB Rahmad mengatakan, keputusan PN Jakpus tersebut menjadi modal kemenangan pihaknya melawan Demokrat kubu AHY di PTUN Jakarta.

BACA JUGA:
https://prabumedia.com/2021/08/13/istri-selingkuh-digerebek-suami-di-tangsel-sudah-buka-baju-bersiap-indehoy/

“Putusan ini, bagi kami adalah kunci untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Partai Demokrat  di PTUN. Dengan putusan ini, semua pihak dapat menyaksikan bahwa penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolangit adalah sah secara hukum,” katanya

Dia juga mengklaim, penggunaan atribut Demokrat oleh kubu KLB atau Moeldoko dianggap sah secara hukum. Menurutnya, kekinian pertarungan hanya tinggal di PTUN saja.

“Kubu AHY tak perlu pula panik dan asal tuduh. Pengadilan adalah muara tempat menyelesaikan persoalan hukum. Karena itu, mari sama sama kita hargai. Ronde kedua di PTUN juga sudah menunggu,” tuturnya.

eperti diketahui, dalam gugatan kubu AHY, ada sekitar 12 orang tergugat mereka yakni, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhonni Allen Marbun.

Selain itu, juga ada Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, dan Ahmad Yahya.

Untuk isi petitum pihak penggugat, yakni meminta agar majelis hakim memutuskan para tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk menyelengarakan aktivitas sekalipun  KLB di Deli Serdang, yang mengatasnamakan partai Demokrat.

BACA JUGA: 

Yasonna ogah urusi Demokrat Moeldoko

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan pintu pengesahan KLB Demokrat pimpinan Moeldoko sudah tertutup. Dengan keputusan Kemenkumham menolak kepengurusan Demokrat Moeldoko hasil KLB Deli Serdang itu artinya sudah final. Yasonna ogah ngurusi lagi Demokrat Moeldoko. 

Kalau pun kubu KLB Demokrat ngeyel lagi dan mendaftarkan lagi kepengurusan itu, Yasonna nggak mau tahu, bukan urusan Kemenkumham lagi.

Nasib Demokrat AHY Moeldoko

Menkumham Yasonna menjawab pertanyaan apakah ada peluang KLB Demokrat akan bisa mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan kembali atau tidak. KLB Demokrat ditolak pemerintah lantara gagal memenuhi persyaratan ketentuan pengesahan kepengurusan.

“Dengan dokumen yang ada, tidak mungkin lagi (KLB Demokrat ajukan kepengurusan). Dengan sudah kami teliti kan tidak memenuhi, kalau dibuat lagi buat memenuhi lagi, itu bukan urusan kami,” tegas Yasonna dalam konferensi pers virtual nasib KLB Demokrat dikutip Rabu 31 Maret 2021.

Kalau pun nanti kubu Demokrat Moeldok ngeyel mengajukan kepengurusan, Kemenkumham akan melihat lagi namun melihat argumen, sangat kecil KLB Demokrat dapat diterima.

Sebab Yasonna mengakui Kemenkumham menguji kepengurusan KLB Demokrat menggunakan AD ART versi AHY atau AD ART hasil Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020. (HOPS )

Di Terbitkan Pada 13 Agustus 2021 by Prabu Media

data-recalc-dims="1"

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed