SELAMAT DATANG DI PRABU MEDIA
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Tak Intervensi Komnas HAM, Mahfud: Genosida dan Kejahatan Manusia Langgar HAM Berat

Mahfud Md

CORPSNEWS,JAKARTA  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah dan tidak akan pernah mengintervensi Komnas HAM.

Mahfud MD berharap Komnas HAM bisa bekerja sebaik baiknya sebagai lembaga independen.

“Komnas HAM harus bekerja dengan baik agar bisa dipercaya, rakyat juga harus percaya kepada Lembaga ini. Sekurang-kurangnya secara formal konstitusional kalau ada masalah yang wewenangnya ada di Komnas HAM, silahkan sampakan ke Komnas HAM, nanti Komnas HAM yang meminta pemerintah menindaklanjuti,” pungkas Menko Polhukam Mahfud MD.

Sejauh menyangkut UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menurut Mahfud, hukum kita tentang HAM juga nengadopsi tentang Statuta Roma tanggal 17 Juli tahun 1998 yang menyebut adanya dua jenis kejahatan HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan.

BACA JUGA:

 

“Dua itu yang masuk dalam kejahatan HAM berat. Misalnya kalau pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan kemanusiaan harus terlihat strukturnya, siapa yang melakukan, siapa yang merencanakan,” tambah Mahfud.

Dia menegaskan istilah hukum punya arti sendiri-sendiri. Karena itu, di dalam hukum ada yang disebut pengertian umum dan ada yang disebut stipulatif.

Karena itu, dia  mengajak semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat untuk memperkuat posisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Hal ini ditegaskannya saat sambutan dalam Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020, Kamis (12/8).

Menurut Mahfud, pembentukan Komnas HAM sebagai bukti bahwa negara ini melindung HAM dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Mahfud mengajak semua elemen bangsa untuk membangun kepercayaan terhadap lembaga ini.

Mehfud menjelaskan Komnas HAM adalah satu satunya lembaga yang memiliki fungsi penyelidikan dengan berbagai kesitimewaan dan wewenang khusus yang diatur dalam UU no 26 tahun 2020.

“Lembaga ini adalah lembaga independen dan bukan bagian dari kekuasaan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden,” ujar Mahfud MD sembari menjelaskan sejak awal dibentuknya Komnas HAM dirancang sebagai lembaga otonom. (TIM )

Di Terbitkan Pada 13 Agustus 2021 by Prabu Media

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed