SELAMAT DATANG DI PRABU MEDIA
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Kejaksaan Agung: Surat Dakwaan Jiwasraya Dibuat Profesional Dan Cermat

PRABUMEDIA, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa bahwa penyusunan surat dakwaan terhadap sejumlah manajer investasi atas perkara dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dilakukan secara profesional dan cermat. 

“Benar-benar secara profesional dan dapat dipetanggungjawabkan oleh penuntut umum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (18/8).

Pernyataan Leonard mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak berkaitan dengan materi dakwaan yang disusun. Termasuk, ketika hakim mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terhadap dakwaan Jaksa.

Leonard mengatakan, hakim menilai bahwa proses tersebut batal demi hukum karena dinilai penyusunan dakwaan 13 berkas perkara manajer investasi itu tak perlu digabungkan. Leonard melanjutkan, Jaksa telah merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menyusun surat dakwaan. Jaksa beranggapan, penggabungan surat dakwaan dalam satu berkas dilakukan agar persidangan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

“Boleh kita bayangkan, ketika satu saksi diperiksa dengan berbeda-beda terdakwa, itu akan 13 kali dia diperiksa. Belum lagi ditunda untuk berikutnya dalam rangka untuk pendalaman lain itu juga akan memakan waktu,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bima Suprayoga menuturkan bahwa Jaksa telah merujuk pada ketentuan dalam pasal 141 huruf c KUHAP. Dalam hal ini, beleid itu penggabungan dakwaan ke dalam satu surat, kata Bima, sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf c KUHAP. Beleid itu menjelaskan bahwa beberapa tindak pidana yang tidak memiliki sangkut paut satu dengan lainnya tapi ada hubungannya, perlu digabungkan demi kepentingan pemeriksaan.

Bima juga mengatakan hal ini diatur juga dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP di mana Jaksa memiliki kewenangan untuk menggabungkan berkas perkara sesuai dengan penilaian-penilaian yang dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap.

“Bahwa putusa sela pengadilan tindak pidana korupsi tersebut dalam pertimbangannya tidak terkait dengan materi surat dakwaan,” kata dia.

Bima mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu berkas lengkap dari putusan sela yang dibacakan hakim pada Senin (16/8). Nantinya, JPU akan mempelajari berkas itu untuk menentukan sikap lanjutan.

Hakim, dalam sidang yang digelar Senin (16/8) mengabulkan eksepsi tersebut sehingga dakwaan terhadap seluruh terdakwa menjadi batal demi hukum. 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai dakwaan yang disusun JPU dalam untuk 13 terdakwa MI dalam satu surat akan menyulitkan. Padahal, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tidak memiliki hubungan satu sama lain.

Di Terbitkan Pada 18 Agustus 2021 by Prabu Media

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed