SELAMAT DATANG DI PRABU MEDIA
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI
oleh

Masa Aksi Cipayung Di Hadang Preman, Mikhael Feka: Aksi Premanisme Sangat Tidak Di Benarkan di Negara Hukum

Prabumedia, Kupang – Laporan kelompok cipayung Kota Kupang terkait kerumunan masa Gubernur NTT bersama kepala daerah se – NTT di Semau di tolak Polda NTT, aliansi cipayung plus gelar aksi demo di depan Mapolda NTT.

Aksi demonstrasi yang di gelar cipayung plus di Kota Kupang NTT mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan termasuk akademisi Unwira Kupang sekaligus pakar hukum pidana asal Timor Tengah Utara ( TTU ) yang saat ini berdomisili di Kupang.

“Saya mengapresiasi teman-teman Cipayung plus yang melakukan aksi demo dalam rangka meminta polisi untuk menyelidiki dugaan kerumuman yang melanggar protokol kesehatan yang diduga kuat dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur, para kepala daerah dan pejabat lainnya di Semau beberapa waktu lalu,” ucap Mikhael Feka, S.H.,M.H kepada media ini, Kamis(2/9/2021)

Mikhael menandaskan, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi dan itulah yang namanya Negara Hukum Demokrasi. Aksi premanisme sangat tidak dibenarkan dalam Negara Hukum Indonesia yakni Negara Hukum Pancasila.

Tetapi, jelas Mikhael pengacara kondang itu, kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Substansi masalah yang disampaikan teman – teman Cipayung sangat substansial dalam konteks menegakkan hukum bagi semua orang tanpa pandang bulu.

“Oleh karena itu saya mendukung penuh Polda NTT dalam menangani dan menyikapi persoalan dimaksud supaya menjadi pembelajaran bagi masyarakat NTT,”tegas Mikhael Dosen hukum Unwira Kupang itu

Namun, beber, Mikhael dirinya juga minta kepada masyarakat untuk menghargai dan menghormati semua proses hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya tidak boleh ditekan dan diintervensi oleh siapapun baik oleh masyarakat maupun oleh penguasa sehingga jangan sampai orang tidak bersalah dihukum dan orang yang bersalah malah tidak dihukum.

“Hukum harus ditempatkan pada porsi yang proporsional dan semua pihak harus menghormati semua proses yang ada dalam sistem penegakan hukum kita. Sehingga hukum betul – hukum otonom dalam pelaksanaannya,”pungkas Mikhael Feka pakar hukum pidana tersebut. (Jhoka )

Di Terbitkan Pada 2 September 2021 by Prabu Media

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed